Pemilu

Pemilihan Umum : Antara Konsep Dan Realita

Oleh: Amirah Tasibta Jahra (Mahasiswi FKIP Universitas Haluoleo)

            9 April 2014 tercatat sebagai hari untuk melaksanakan pemilihan umum daerah Sulawesi Tenggara (Sultra). Pemilihan yang ini bertujuan untuk memilih perwakilan rakyat daerah sebagai wakil rakyat yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat daerah di ibu kota.  Penyelenggaraan pemilukada harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku, hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik saat memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada se-Sultra di salah satu resort di Kab. Wakatobi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2013 dihadapan peserta rapat yang hadir dari anggota dan sekretariat KPU Kab/Kota se-Sultra. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung sampai tanggal 2 Oktober 2013.

Husni Kamil Manik juga menambahkan bahwa “bagaimana pemilukada sukses penyelenggara selamat, penyelenggara pemilu jangan sampai masuk dalam konflik kepentingan sesaat, cara selamat yaitu bagaimana kita bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan. Siapa yang menang kita ikut menang, siapa yang kalah kita tidak ikut kalah.

Caleg yang telah ditetapkan oleh KPU Sultra yang masuk dalam DCT sebanyak 528 orang akan memperebutkan kursi DPRD Sultra sebanyak 45 kursi.

Fakta Pemilu

Ketika pendaftaran caleg baru dibuka, sudah ada caleg yang memberikan contoh yang kurang baik. Terdapat dua politisi Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara terlibat cekcok soal nomor urut daftar caleg, percekcokan itu terjadi di kantor DPD PAN Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Salah seorangnya tewas setelah cekcok itu. Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan . Bima membantah terjadi baku hantam antara kedua politisi PAN itu. "Nyaris kontak fisik, tapi dilerai. Almarhum lalu berjalan keluar kantor dalam keadaan emosi, lalu tiba-tiba terjatuh dan meninggal," ujar Bima kepada detikcom, Rabu (22/5/2013).

Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menemukan 14 nama bakal calon anggota legilatif (caleg) yang terindikasi sebagai bakal caleg ganda. Dari 14 nama tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa menempati posisi teratas penyumbang bakal caleg ganda terbanyak.

Koordinator FORMAPPI Sebastian Salang mengatakan, nama-nama tersebut didaftarkan dari beberapa daerah pemilihan (dapil), baik oleh satu partai maupun lebih dari satu partai. Ia mengatakan, banyaknya bakal caleg ganda itu menunjukkan bahwa sebenarnya partai politik mengalami krisis kader. "Ini bukti amburadulnya sistem administrasi partai dan, kedua, ini ada kecenderungan manipulasi yang sengaja dilakukan partai, salah satunya karena kurangnya kader. Kaderisasi tidak berjalan," kata Sebastian, Jumat (26/4/2013).

Selin itu sedikitnya kursi yang tersedia membuat calon anggota DPRD harus pandai mengambil simpatik masyarakat sehingga ia bisa menduduki 1 kursi dari 45 kursi yang tersedia. Banyaknya janji manis yang diutarakan lewat visi misi tidak asing lagi terdengar ditelinga kita, mulai dari pengobatan gratis, pendidikan gratis, bantuan masyarakat miskin, perbaikan jalan, daln lain sebagainya. Bukan hanya itu, slogan-slogan mulai terpampang rapi hampir di setiap jalan umum, misalnya saja slogan dari seorang caleg “(sebuah partai) suara sultra, suara sultra suara (nama seorang caleg)”.

Pemilu yang terjadi di Indonesia khusunya di Sulawesi Tenggara bukanlah hal yang pertama, visi misi yang disampaikan oleh kandidat pun sudah sering terdengar ditelinga masyarakat. Pada kenyataannya ketika seorang caleg lolos menduduki 1 kursi DPRD langsung seketika melupakan visi misi yang diucapkannya ketika masih menjadi calon.

Faktanya saja  yang dialami oleh keluarga Nuriadin, warga Desa Ambeau Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara.. Pengobatan gratis bagi keluarga miskin yang didengung-dengung kan pemerintah pusat dan daerah ternyata hanyalah pepesan kosong. Pasalnya keluarga miskin ketika berursan dengan rumah Sakit ( RS ), bukanna mendapatkan pelaanan maksimal dengan fasilitas gratis, tetapi justeru disuguhi dengan biaya-biaya yang nominalnya sangat mencekik leher. Salah satu warga miskin yang mengalami itu adalah Nuriadin, Dia bukannya mendapatkan pelayanan maksimal dengan faslitas gratis saat isterinya masuk Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Wajo Kabupaten Buton.

Dia justru disuguhi dengan nota yang harus ditebusnya yang totalnya mencapai lebih dari Rp. 1 juta. Hal itu tentu saja sangat memberatkan dirinya sebagai keluarga miskin. Padahal pemerintah pusat dengan program JAMKESMAS nya telah menganggarkan triliunan rupiah dalam APBN untuk menjamin mayarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Namun luka operasi sang ibu belum dijahit. Untuk menjahit luka bekas opersi itu, kata nuriadin menirukan apa yang dikatakan dr Frederik kelurga korban membayar Rp. 700 Ribu untuk membeli obat bius. Inilah fakta menyakitkan buat keluarga Nuridin, yang Ia yakini akan mendapatkan pengobatan gratis, ternyata hanya teori belaka. (Mataharinews.com)

Bahkan sebagian caleg rela mengelurkan biaya besar untuk memenangkan pemilu, adanya serangan fajar, bagi-bagi sembako, dengan asumsi bahwa masyarakat yang menerima pemberian caleg akan memilih caleg tersebut. Modus politik uang yang terjadi berupa bujukan untuk memilih calon tertentu dengan imbalan uang antara Rp20 ribu hingga Rp5 juta. Selain itu, juga terdapat modus politik uang yang dilakukan dengan memberikan barang seperti hadiah, pakaian, dan bahan makanan pokok misalnya minyak goreng, gula pasir dan mi instan.

Pemilu Dalam pandangan Islam

Pemilu merupakan jalan pemilihan pemimpin yang berasaskan demokrasi dengan rumus “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, atau sering juga kita dengar dengan istilah suara rakyat adalah suara Tuhan. Wakil rakyat yang telah dipilih, akan mampu membuat hukum (UUD dan UU) yang nantinya akan dijalankan dalam pemerintahan. Inilah yang membuat Pemilu menjadi haram di dalam islam.

Islam tidak mengenal istilah suara rakyat adalah suara Tuhan, karena semua suara harus berlandaskan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika Allah memerintahkan suatu hukum, maka semua manusia akan diwajibkan untuk melaksanakan hukum tersebut, tanpa melihat apakah masyarakat senang dengan hukum tersebut atau tidak. Selain itu manusia bersifat terbatas, akal manusia tidaklah mampu untuk menentukan semua hal yang baik bagi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Sesuatu yang baik bagi manusia saat ini bisa saja dianggap buruk pada masa yang akan datang, begitu pula sebaliknya, sesuatu yang buruk bagi manusia pada masa lalu bisa saja dianggap baik pada saat ini.

Dalam islam pemilihan pemimpin dilakukan dengan baiat. Terkait dengan baiat sebagai tharîqah baku satu-satunya dalam pengangkatan Khalifah, sangat jelas dari baiat kaum Muslim kepada Rasulullah Saw. Sebab, baiat kaum Muslim kepada Rasulullah Saw, bukan baiat atas kenabian, melainkan baiat atas kekuasaan. Pemimpin didalam islam harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan misalnya calon pemimpin harus beragama islam, laki-laki, balig (dewasa), berakal, adil, merdeka, dapat memikul amanah dan tanggung jawab sebagai kepala negara.

            Hal inilah yang membuat kepemimpinan dibawah naungan islam sangat membawa kesejahatraan. Sehingga amat benar jika ada yg mengatakan bahwa sistem saat ini harus di gantin dengan  sistem yg lebih baik.

Selama tiga belas abad, kaum Muslim menikmati kemakmuran yang tak tertandingi melalui penerapan aturan-aturan Islam. Kemakmuran ini tidak hanya terbatas pada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan obat-obatan, seperti yang kita sering dengar, melainkan juga pada semua aspek kehidupan termasuk kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan. dicontohkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Ibnu Ishaq melaporkan dalam buku Sirah nya bahwa sebuah kemah yang dibangun di masjid dan diberi nama seorang yang bernama Rofaydah dari suku Aslam digunakan untuk memberikan diagnosis dan pengobatan untuk orang-orang secara gratis untuk orang-orang kaya maupun orang miskin. Ketika Ibnu Saad Muadh (ra) terkena panah selama Pertempuran Parit, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat untuk membawanya ke kemah Rofaydah. Rofaydah dibayarkan oleh Negara melalui saham dari rampasan perang sebagaimana yang disebutkan Alwaqidi dalam bukunya yang berjudul Almaghazi.

Di bidang pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu oleh Khilafah hingga memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis bagi seluruh warganya. Negara juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi. Semua fasilitas sarana dan prasarana disediakan oleh negara. Pada masa lalu ada Madrasah al-Muntashiriah, misalnya, yang didirikan oleh Khalifah al-Muntashir Billah di Kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas) perbulan. Kehidupan keseharian mereka juga dijamin sepenuhnya oleh negara. Ada pula Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Khilafah Islam membangun banyak perpustakaan dengan koleksi buku yang sangat melimpah yang menunjukkan tingginya peradaban Islam saat itu. Dalam catatan sejarah, pada abad ke-10, di Andalusia saja terdapat 20 perpustakaan umum. Di antaranya yang terkenal adalah Perpustakaan Umum Cordova, yang saat itu memiliki tidak kurang dari 400 ribu judul buku. Perpustakaan Darul Hikmah di Kairo mengoleksi tidak kurang dari 2 juta judul buku. Perpustakaan Umum Tripoli di Syam, yang pernah dibakar oleh Pasukan Salib Eropa, mengoleksi lebih dari 3 juta judul buku, termasuk 50 ribu eksemplar al-Quran dan tafsirnya. Jumlah koleksi buku di perpustakaan-perpustakaan ini termasuk yang terbesar pada zaman itu.

 kesejahteraan hakiki hanya ada dalam Khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kaffah. Jaminan sosial atau apapun namanya dalam sistem Kapitalisme demokrasi hanyalah tipuan. Berkisar pada konsep yang tidak beruujung pada realitas.